KELAYAKAN LABUNGKARI SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON TENGAH

Yohanes Boni

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan sumberdaya  wilayah dan letak geografis  La Bungkari sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Analisis data menggunakan:  analisis grafitasi, analisis skalogram dan analisis aksesibilitas. Hasil analisis grafitasi menunjukan Labungkari sebagai Pusat pemerintahan Kabupaten Buton Tengah dengan daerah belakang (hinterland)  7 (tujuh) Kecamatan mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Fungsi  Labungkari sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah adalah : (1) pusat pemukiman; (2) pusat pelayanan; (3) pusat industri; dan (4) pusat perdagangan bahan mentah. Sedangkan fungsi daerah belakang  Kecamatan dan Desa sebagai : (1) penyedia bahan mentah dan sumber daya dasar; (2) daerah pemasaran barang-barang industri; dan (3) pusat kegiatan pertanian dan industry kerajinan rumah tangga. Aktivitas kegiatan setiap Kecamatan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan cenderung mengalir ke wilayah Labungkari, sebalik berbagai aktivitas kegiatan pelayanan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan sector pertanian, sector industry dan sector jasa akan mengalir keseluruh wilayah Kecamatan dan Desa secara adil dan merata.  Dari hasil analisis skalogram menunjukan bahwa Kecamatan Gu peringkat 1 (satu) dan Kecamatan Lakudo peringkat 2 (dua) yang memimiliki jumlah dan jenis fasilitas pelayanan,. Letak lokasi Labungkari di Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo. sehingga kriteria  Labungkari sebagai pusat pertumbuhan wilayah memiliki jumlah dan jenis fasilitas terbanyak untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kabupaten Buton Tengah. Hasil analisis aksesibilitas, Labungkari terletak ditengah Kabupaten Buton Tengah, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari dapat dijangkau dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang cepat.  Sentralitas Labungkari sebagai pusat pertumbuhan merupakan pusat aktivitas kegiatan sosial, ekonomi dan budaya serta pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Keywords


Aksesibilitas; Pusat Pelayanan; Pusat Pertumbuhan; Labungkari

References


Abimanyu, A., et al (2014). Pembangunan Ekonomi. dan Pemberdayaan Rakyat, BPFF, Yogyakarta.

Aghion, P & Bolton, 2012. Theory of trikle down growth and development, Review of economics studies

Barlow R. (2012) Land Resouces Economics. Prencite hall inc. New Jersei.

Bintarto R & Surastopo H. (2011) Metode Analisa Geografi, Penerbit LP3ES, Jakarta

Budhiharsono S. (2016) Perencanaan Pembangunan Wilayah. Teori, Model dan Penerapannya, Penerbit UNB Bogor

Badan Pusat Statistik (BPS), (2020) Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), buku II: Agenda pembangunan bidang. Jakarta: Bappenas.

BPS. (2017). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2017. Press release, 5 August. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150805111616.pdf.

Departemen Kimpraswil, (2011). Integrasi Prasarana Transportasi Perdesaan Dalam Sistranas, Makalah Seminar Nasional Peranan Transportasi Perdesaan Dalam Mendukung Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Edgar M. Hoover (2014). An Introduction to Regional Economics, Alfred A. Knops New York

Glasson John (1974). An Introduction to Regional Planning, Hutchinson of London.

Harry W. Richardson, (1960). Regional Economics Location Theory, Urban Structure and Regional Change, Praeger Publisher Washington

Irsard Walter, (1960). Method of Regional Analisis, An Introduction to Regional Science, The MIT Press London

Kuncoro, M. (2013). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta

Magribi, La Ode Muhamad, (2013), Kebutuhan Akses di Perdesaan: Tinjauan Mengenai Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah untuk Workshop Enhancing The Capacity Of Civil Society To Support Pro-Poor Transport Policies and Programmes in Developing Countries, Makassar.

Micevska, M. and D. B. Rahut. (2018). Rural Nonfarm Employment and Incomes in the Himalayas. Economic Development and Cultural Change. 57 (1). pp. 163–93.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2011), Masterplan percepatan dan pengembangan perekonomian Indonesia 2011-2025. Mei, 2011

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2017) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton 2016 - 2036,

Universitas Gadjah Mada, (2012), Dinamika Pedesaan dan Kawasan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.32833/majem.v11i1.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.